uu no 16 tahun 2000. 000 untuk SPT. uu no 16 tahun 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 (UU/2000/30) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. NOMOR 19 TAHUN 2000. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. A. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini. 2000. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pasal 16 (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjianDasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. Nomor 21 Tahun 2000 untuk kegiatan. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. 6 Th. Undang-undang (UU) tentang Perubahan. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. com. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi. Undang-undang. DItayangkan oleh KPAI -. 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. 2000. 2000. I. Secara historis UU Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 1994, Undang-Undang No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 (UU/2000/32) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. ketentuan umum 2. 000 untuk SPT Masa, Rp 100. 6 Tahun 1983, telah diubah dengan: -UU No. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 16: Tahun Peraturan: 2000: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Bentuk. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. UU 42 2009. 12 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata DETAIL PERATURAN Abstrak. 000,00 (tiga ratus juta rupiah). 1. Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan. Rev3) 2. Diunduh sebanyak. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri; d. 16 Tahun 2008 “APBN” UU No. 3. UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA. CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG . 16. Undang-undang (UU) NO. 2000 No. 565/KMK. Peraturan Perundang-undangan. TAX TREATY. Pengertian Pajak Secara Hukum Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 16 Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3986, LL SETNEG : 15 HLM. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1. 16 Tahun 2016. 242, TLN NO. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. 127, TLN NO. nom,or 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang . Kep. NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5, LN. 79 Tahun 2005; PP No. No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886). 16. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. TENTANG. 18, LN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: T. 1. 100% (5) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (5 suara)Setelah dirapikan, Anda dapat menghapus pesan ini. Undang-Undang. Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 3. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour. Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986), diubah sebagai berikut: 1. 4. UU No. Rev3) 4. 19, LN. 2000/ No. 38, LL SETNEG : 7 HLM. 21 Tahun 2000 Penjelasan dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; 2. 19 Tahun 2000 masih selaras dengan UU KUP No. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tanggal Ditetapkan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan. 3. UU No. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak. Sebelum terbentuknya undang-undang ini, sebenarnya sudah terdapat undang-undang yang memiliki tujuan dan aturan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. BAB IIIbukan. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. pdf. Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2000 disebutkan dasar Penagihan Pajak sebagai berikut: "Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. asas, sifat, dan tujuan 3. 3941, LL SETNEG : 3 HLM. Undang-undang (UU). No. b. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa . pembentukan 4. UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA. (offsite) 68. Download : UU Nomor 34 Tahun 2000. NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN . Agar setiap orang mengetahuinya. 30, LN. Undang-Undang UU No 16 TAHUN 2000 Lampiran Revisi Dokumen Riwayat Dokumen Relasi Dokumen Kirim Sekilas Pajakku Mitra Strategis Direktorat Jenderal Pajak sejak. UU No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. 7/2003. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Nomor. Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. / Instrumen HAM Nasional / Tematik HAM / UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Tercatat sejak 2003, sudah ribuan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang telah ditangani dan diputuskan MK. 4043, LL SETNEG : 29 HLM. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2000. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (propenas) Tahun 2000-2004. 16 Tahun 2013; UU No. 2000. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. 2000. 16 Tahun 2000 (Perubahan KUP kedua). Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. 60 Tahun 2008;. Peraturan Perundang-undangan. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secaraPerjanjian Internasional - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. 14, LN. Surat Tagihan. 4132, LL SETNEG : 23 HLM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 (UU/2000/2) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 15 Tahun 1997. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 15, LL SETNEG : 49 HLM. Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang. perda kota batam nomor 2 tahun 2022 ttg retribusi penggunaan tka; uu no 18 th 2017 ttg perlindungan pekerja migran indonesia; uu no 14 th 2008 ttg keterbukaan informasi publik; uu no 2 th 2004 ttg penyelesaian perselisihan hubungan industrial; uu no 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan; uu no 21 th 2000 ttg serikat pekerja/serikat buruhUndang-undang (UU) NO. Tipe Dokumen. UU No. ABSTRAK: bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan. TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA . NOMOR : KEP. . 16 butkan “Imbalan bunga yang diberikan Tahun 2000 diamandemen dengan UU kepada Wajib Pajak sebagaimana No. Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986), diubah sebagai berikut: 1. pada tanggal 24 Oktober 2016. 34 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 6 Tahun. 30, LN. 155 Tahun 2004. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri. Disahkan di Jakarta. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas. 2000/ No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, danCara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566). Memperhatikan Pasal 134 HIR/ 160 RBg, Pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak. Pengadilan Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 3. 16. Desain Industri - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. PERATURAN. 64, TLN No. pdf. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri. 30 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanj ian Internasional; PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016. 2001/ No. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : 1. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Pasal 8 ayat 1 UU No. Isi. 3967, LL SETNEG : 3 HLM. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebuah Undang-undang yang mengatur Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 16, LN. Undang-undang (UU) NO.